Kericuhan Warnai Penyerahan SK Menteri Kebudayaan di Keraton Solo
Solo – Acara penyerahan Keputusan Menteri Kebudayaan (Kepmenbud) Nomor 8 Tahun 2026 yang digelar di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat atau Keraton Solo, berlangsung ricuh. Insiden terjadi sesaat setelah Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan pidato sambutan.
Salah satu kerabat keraton, GKR Panembahan Timoer Rumbai Kusuma Dewayani, tiba-tiba mengambil mikrofon dan menyampaikan protes di hadapan para tamu undangan. Namun, suara protes tersebut tidak terdengar jelas karena mikrofon mendadak mati. Situasi pun menjadi tidak terkendali ketika sejumlah pihak merangsek ke depan, disertai sorakan dari hadirin.
Kericuhan berlangsung sekitar 15 menit dan menyebabkan acara seremonial penyerahan keputusan menteri tertunda. Suasana baru kembali kondusif setelah pembacaan doa penutup.
Usai insiden tersebut, Menteri Kebudayaan Fadli Zon melanjutkan agenda peninjauan ke lingkungan internal keraton. Sementara itu, seremonial penyerahan Kepmenbud Nomor 8 Tahun 2026 akhirnya tetap dilaksanakan di lokasi berbeda, yakni di Sasana Handrawina, dan diserahkan kepada Kanjeng Gusti Pangeran Harya Panembahan Agung Tedjowulan.
Keputusan Menteri Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2026 mengatur tentang penunjukan pelaksana pelindungan, pengembangan, dan/atau pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Keraton Kasunanan Hadiningrat sebagai kawasan cagar budaya peringkat nasional.
Menanggapi insiden tersebut, Fadli Zon menilai kericuhan sebagai dinamika yang masih dapat dipahami. Ia berharap Tedjowulan dapat berperan bijaksana dalam menyelesaikan persoalan internal keraton.
“Kalau tadi ada sedikit insiden, saya kira itu hal yang biasa. Ini bagian yang memang perlu diselesaikan,” ujar Fadli Zon.
Ia menambahkan bahwa keputusan menteri tersebut sejatinya telah diserahkan secara administratif, sementara acara di keraton hanya bersifat seremonial.
Di sisi lain, GKR Panembahan Timoer Rumbai Kusuma Dewayani menyatakan dirinya melakukan interupsi karena merasa tidak dihargai sebagai tuan rumah. Ia menilai acara tersebut digelar tanpa pemberitahuan maupun izin dari pihak yang menguasai wilayah keraton.
“Kami sebagai tuan rumah tidak diberi tahu dan tidak memberikan izin untuk acara tersebut,” kata Timoer Rumbai.
Ia mengungkapkan telah mengirimkan surat keberatan kepada Kementerian Kebudayaan dengan tembusan kepada Presiden RI, karena menilai adanya ketidakadilan dalam proses pengambilan keputusan.
Ketua Eksekutif Lembaga Dewan Adat (LDA) Keraton Solo, KPH Eddy Wirabhumi, menyampaikan permohonan maaf atas insiden tersebut. Ia menyayangkan acara kenegaraan ternodai oleh konflik internal.
“Mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat kita untuk mencintai kebudayaan. Keraton Surakarta adalah bagian penting dari tapak sejarah perjalanan kebudayaan dan konstitusi negara,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, dinamika Keraton Solo memanas pascamangkatnya Raja Paku Buwono XIII pada November 2025. Situasi ini memunculkan dualisme kepemimpinan, dengan KGPAA Hamengkunegoro (Gusti Purbaya) mendeklarasikan diri sebagai Paku Buwono XIV, sementara hasil Rembug Keluarga Keraton menetapkan KGPH Hangabehi sebagai penerus tahta dengan gelar yang sama.
Konflik internal tersebut hingga kini masih menjadi tantangan besar dalam upaya menjaga stabilitas dan kelestarian Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat.
Salah satu kerabat keraton, GKR Panembahan Timoer Rumbai Kusuma Dewayani, tiba-tiba mengambil mikrofon dan menyampaikan protes di hadapan para tamu undangan. Namun, suara protes tersebut tidak terdengar jelas karena mikrofon mendadak mati. Situasi pun menjadi tidak terkendali ketika sejumlah pihak merangsek ke depan, disertai sorakan dari hadirin.
Kericuhan berlangsung sekitar 15 menit dan menyebabkan acara seremonial penyerahan keputusan menteri tertunda. Suasana baru kembali kondusif setelah pembacaan doa penutup.
Usai insiden tersebut, Menteri Kebudayaan Fadli Zon melanjutkan agenda peninjauan ke lingkungan internal keraton. Sementara itu, seremonial penyerahan Kepmenbud Nomor 8 Tahun 2026 akhirnya tetap dilaksanakan di lokasi berbeda, yakni di Sasana Handrawina, dan diserahkan kepada Kanjeng Gusti Pangeran Harya Panembahan Agung Tedjowulan.
Keputusan Menteri Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2026 mengatur tentang penunjukan pelaksana pelindungan, pengembangan, dan/atau pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Keraton Kasunanan Hadiningrat sebagai kawasan cagar budaya peringkat nasional.
Menanggapi insiden tersebut, Fadli Zon menilai kericuhan sebagai dinamika yang masih dapat dipahami. Ia berharap Tedjowulan dapat berperan bijaksana dalam menyelesaikan persoalan internal keraton.
“Kalau tadi ada sedikit insiden, saya kira itu hal yang biasa. Ini bagian yang memang perlu diselesaikan,” ujar Fadli Zon.
Ia menambahkan bahwa keputusan menteri tersebut sejatinya telah diserahkan secara administratif, sementara acara di keraton hanya bersifat seremonial.
Di sisi lain, GKR Panembahan Timoer Rumbai Kusuma Dewayani menyatakan dirinya melakukan interupsi karena merasa tidak dihargai sebagai tuan rumah. Ia menilai acara tersebut digelar tanpa pemberitahuan maupun izin dari pihak yang menguasai wilayah keraton.
“Kami sebagai tuan rumah tidak diberi tahu dan tidak memberikan izin untuk acara tersebut,” kata Timoer Rumbai.
Ia mengungkapkan telah mengirimkan surat keberatan kepada Kementerian Kebudayaan dengan tembusan kepada Presiden RI, karena menilai adanya ketidakadilan dalam proses pengambilan keputusan.
Ketua Eksekutif Lembaga Dewan Adat (LDA) Keraton Solo, KPH Eddy Wirabhumi, menyampaikan permohonan maaf atas insiden tersebut. Ia menyayangkan acara kenegaraan ternodai oleh konflik internal.
“Mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat kita untuk mencintai kebudayaan. Keraton Surakarta adalah bagian penting dari tapak sejarah perjalanan kebudayaan dan konstitusi negara,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, dinamika Keraton Solo memanas pascamangkatnya Raja Paku Buwono XIII pada November 2025. Situasi ini memunculkan dualisme kepemimpinan, dengan KGPAA Hamengkunegoro (Gusti Purbaya) mendeklarasikan diri sebagai Paku Buwono XIV, sementara hasil Rembug Keluarga Keraton menetapkan KGPH Hangabehi sebagai penerus tahta dengan gelar yang sama.
Konflik internal tersebut hingga kini masih menjadi tantangan besar dalam upaya menjaga stabilitas dan kelestarian Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat.
Berita Terkait
Viral Curhat Warga Medan ke Prabowo hina "Prabowo Anj***g" Istri menjadi Korban!!!
Viral seorang pria Medan Helvetia mengadu ke Presiden Prabowo via medsos. Ia mengaku laporan soal narkoba dan penganiayaan tak pernah ditindak. Di tengah darurat narkoba Sumut yang memicu fenomena rayap besi, warga merasa aparat dan pemerintah kota tak hadir....
Jadwal Imsakiyah Ramadan 2026 Mulai Dicari, Ini Panduan dari Kemenag dan Muhammadiyah
Jadwal imsakiyah puasa Ramadan 1447 Hijriah/2026 Masehi mulai menjadi perhatian umat Islam di Indonesia....
Lima WNA Nigeria Bersembunyi di Toren Apartemen Kemayoran, Diduga Terlibat Penipuan Daring Internasional
Mereka diduga terlibat dalam jaringan penipuan daring internasional dengan berbagai modus, termasuk love scamming dan expedition scamming, serta melakukan pelanggaran keimigrasian....